Sistem Politik Negara Thailand

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara . peradilan independen dari eksekutif dan legislatif.

a. Politik Konstitusi

Jatuhnya kerajaan Sukhothai sehingga berdirinya kerajaan Ayutthaya (sangat memuja raja). Pada saat itu Militer dan sipil menjadi terpisah, sentralisasi pemerintahan.Sebuah kudeta tidak berdarah terjadi tahun 1932, menuntut monarki berdasarkan konstitusi.Raja Prajadhipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan memberlakukan sistem pemerintahan berlandaskan konstitusi. Sebelum Revolusi 1932, kerajaan tidak memiliki konstitusi tertulis.. raja adalah pencetus semua hukum dan kepala pemerintah.. Pada tahun 1932 konstitusi tertulis pertama diresmikan, diharapkan menjadi pedoman yang paling penting dari kerajaan. Setelah terjadinya kudeta Konstitusi resmi pertama dihapus, yang baru diresmikan. Konstitusi selalu dianggap sebagai simbol dari 'demokrasi' di Thailand. Konstitusi pertama Thailand ditandatangani pada 10 Desember 1932.

1. Sistem Check-and-Balance

Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama.Sebagai Kepala Negara, Raja melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui cabinet: kekuasaan yudisial melalui pengadilan.Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.Badan legislatif Thailand adalah bikameral.500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai).Senat terdiri dari 200 kursi.Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sblmnya diangkat oleh Raja atas rekomendasi Dewan Menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen).Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.

2. Pemerintah

Panitia kabinet yang lebih kecil dibentuk untuk menyeleksi proposal dari berbagai kementerian sebelum dimasukkan ke kabinet besar/full cabinet.Panitia tersebut juga bisa diberi tugas oleh PM untuk memeriksa proyek atau kebijakan. Kantor perdana mentri adalah sebuah badan sentral, yg sejajar dgn kementerian. Tanggungjawab utamanya memformulasikan kebijakan nasional.